JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, meminta aparat penegak hukum segera menuntaskan penyidikan secara terbuka agar publik memperoleh kejelasan atas perkara yang sedang ditangani.
Menurut Isnur, penyidikan harus bergerak cepat hingga mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Isnur menilai percepatan penyidikan penting agar masyarakat melihat keseriusan aparat dalam mengusut perkara.
Namun, Isnur juga menyoroti munculnya sejumlah dokumen internal dan informasi yang beredar di publik sehingga memunculkan dugaan adanya konflik antarlembaga penegak hukum.
Isnur meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil sikap tegas agar polemik tidak semakin meluas.
Isnur juga mengingatkan dampak yang bisa muncul apabila konflik antaraparat terus dipertontonkan.
Isnur berharap Presiden segera menginstruksikan langkah yang jelas kepada setiap institusi.
"Menurut saya Presiden harus ambil cepat, memerintahkan dengan tegas misalnya kepada kepolisian, memproses cepat, kejaksaan misalnya membawa ini ke pengadilan, dan tentara jangan dilibatkan di lapangan."
Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN periode 20052010, Said Didu, menilai polemik ini merupakan momentum bagi Presiden untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum.
Said Didu bahkan mengingatkan bahwa momentum tersebut akan menentukan keberhasilan agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia mengatakan, "Momen ini kalau lewat, maka saya katakan, saya selalu menyatakan, Pak Prabowo, Bapak itu di titik to kill or to be killed. Melakukan peneltiban bangsa ini. Kalau Bapak terlambat, maka Bapak yang di kill."
Bagaimana menurut Anda? Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/0gb78-Dv6Fo
#jampidsus #penggeledahan #korupsi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/679920/ylbhi-minta-prabowo-bertindak-said-didu-saatnya-to-kill-or-be-killed-rosi
